BEKASI BARAT – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat suara terkait pencopotan Choiruman J Putro sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, setelah diperiksa oleh KPK terkait uang 200 juta yang diberikan eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melalui seorang perantara.
Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara mengemukakan, proses pergantian pimpinan DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS adalah tindaklanjut atas Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan oleh DPP PKS yakni, SK No:191/SKEP/DPP-PKS tanggal 10 Februari 2022/09 Rajab 1443 H. Tentang Perubahan Komposisi Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi.
“Kebetulan memang keputusan itu kemarin menyangkut tiga hal, pertama terkait dengan rotasi Ketua DPRD Kota Bekasi, kedua terkait dengan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, juga terkait dengan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan),” kata Herkos sapaan akrab Heri Koswara di Kantor DPD PKS kota Bekasi, Kamis (03/03/2022).
Menurutnya, perubahan komposisi atau penugasan atau rotasi personil dalam PKS adalah sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan dipungkiri sebagai sebuah konsekuensi bagi PKS yang bertekad untuk beranjak menjadi sebuah partai politik modern dan progresif.
“Jadi kalau ada muncul pertanyaan “Kenapa diganti?” Itu sudah menjadi konsekuensi dari organisasi yang modern. hal yang biasa saja. pergantian tugas,” ujarnya.
Herkos mengatakan, pimpinan Dewan (Ketua DPRD) termasuk AKD sama dengan Ketua Komisi, dan hal tersebut (penggantian pimpinan) merupakan hak partai untuk menempatkan siapa kader yang menempati pimpinan.
“Dan itu bukan yang pertama di PKS, ada beberapa di Jawa Barat juga terjadi pergantian,” terangnya.
Saat ini kata dia, posisi Choiruman sebagai Ketua DPRD akan digantikan oleh Muhammad Saifu Daullah yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi.
Ia menjelaskan, prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) telah menjelma menjadi satu tagline PKS saat ini yang disederhanakan menjadi jargon “Ayo lebih baik”. Sehingga perubahan dan dinamisasi organisasi merupakan kelaziman dalam tubuh PKS jika hal tersebut dibutuhkan untuk peningkatan capaian kinerja yang lebih baik lagi.
“Ini merupakan implementasi dari hasil Munas yang kemudian diturunkan ke Muswil dan kemudian dijabarkan dalam Musda, bahwa kami di Kota Bekasi ini ditargetkan untuk tahun 2024 menang di legislatif juga menang di eksekutif,” ujarnya.
Kemudian, sebagai partai yang mencita-citakan tumbuh menjadi sebuah partai modern, maka PKS telah mulai membangun sebuah sistem manajemen partai yang mandiri, solid dan kuat.
“Sehingga tidak perlu bergantung atau menyandarkan hanya kepada personil atau figur tertentu dalam menjalankan prosesnya,” tutup Herkos. (RAN)
Leave a Reply