CIKARANG PUSAT – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Martina Ningsih menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Budiyanto yang bekerja tidak sesuai tupoksi.
Menurut Martina, sikap Budiyanto yang membangun framing bahwa di mega proyek Meikarta terdapat 3000 TKA ilegal dan terjangkit virus corona, adalah kesalahan fatal serta mencoreng marwah lembaga DPRD Kabupaten Bekasi.
“Dia (Budiyanto) ini berbicara tidak sesuai dengan data. Apalagi, telah membangun framing yang hoax sehingga munculkan kegaduhan,” kata Martina yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi kepada wartawan, Rabu (19/02/2020).
Martina berharap kepada Fraksi PKS untuk menegur tingkah laku Budiyanto yang telah mencemarkan nama baik DPRD Kabupaten Bekasi di tingkat nasional. Akibat framing TKA ilegal dan virus corona yang tidak ditemukan di pekerja Meikarta, membuat kerugian investasi hingga Rp16 triliun.
“Faktanya virus corona tidak ditemukan bagi pekerja asing di Meikarta. Kemudian, 3000 orang yang dituduhkan TKA ilegal tidak ada. Fraksi PKS harus berani tegur Budiyanto, lantaran membuat malu lembaga DPRD,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman pun ikut angkat bicara terkait Budiyanto.
Dia bahkan menyebut sikap Budiyanto over-aktif dan bekerja tidak sesuai tupoksinya. Bagi Soleman, pihaknya tengah berdiskusi dengan Pimpinan DPRD lainnya untuk mengambil langkah soal sikap Budiyanto.
“Budiyanto saat sidak tidak memenuhi surat tugas.Bicara TKA dan virus corona pun tidak dengan data. Ini sudah mencemarkan nama baik lembaga terhadap publik,” beber Soleman.
Dikonfirmasi Bekasiekspres.com, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi,
Budiyanto menegaskan bahwa dirinya bekerja di atas sumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirinya wakili.
“Kebetulan mereka (masyarakat) khawatir dengan corona,” ujarnya singkat.(TIM)
Leave a Reply