BEKASI TIMUR – Banyaknya titik banjir di saat intensitas hujan cukup tinggi di wilayah, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Menanggapinya, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim (ARH) mengatakan terkait penanggulangan banjir, pihaknya telah mengarahkan Dinas BMSDA agar memiliki masterplan drainase yang ada di wilayah.
“Ini menjadi prioritas yang harus mereka (BMSDA) lakukan, karena memang penanggulangan banjir itu drainase harus kita rapikan di samping Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus tersedia 30 persen,”ujar ARH di ruangan kerjanya, Senin (23/05/2022).
Untuk menata dan merapikan kembali drainase yang ada, ungkap Politisi PDI Perjuangan ini, tidak cukup jika hanya dilakukan dalam waktu satu dekade, karena melihat banyaknya drainase mampet di Kota Bekasi yang perlu diperbaiki secara bertahap.
Kendati demikian, pihaknya juga mengapresiasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi yang telah memasukkan program penanggulangan banjir dalam Rencana Kerja (Renja) .
“Salah satunya saat ini ada beberapa titik yang sudah menjadi renja mereka pada tahun ini, step by step sudah mulai dilaksanakan. Memang kegiatan belum dimulai, tapi mungkin bulan depan ini sudah mulai trial pekerjaan-pekerjaan Perkimtan maupun BMSDA,” terangnya.
Saat ini kata dia, dari laporan yang masuk ke Komisi II DPRD Kota Bekasi terdapat sekitar 200 lebih titik banjir di wilayah dengan kategori ringan, sedang juga berat, dan DPRD telah mendorong anggaran untuk penanggulangannya.
“Penganggaran sudah cukup maksimal, karena kalau di BMSDA itu aspirasi melalui Musrenbang,reses dan renja dinas sendiri itu hampir 300 miliar kurang. Artinya, target untuk penanganan itu sudah cukup besar kita anggarkan. Walaupun itu masih kuranglah, karena kita melihat banyaknya titik-titik banjir yang belakangan ini dilaporkan ke Komisi II,”ulasnya.
Lebih lanjut Arif Rahman Hakim mengatakan, meskipun penanganan banjir dan perbaikan drainase di Kota Bekasi tahun ini belum dapat maksimal, namun ia berharap seiring berjalannya pembangunan dan ekonomi di Kota Bekasi, para investor yang masuk nantinya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
“Ketika perkembangan pembangunan sudah ada, tetapi keseimbangan RTH, Drainase dan Poldernya juga harus setara dan seimbang dengan pembangunannya. Walaupun kita pesimis untuk satu tahun, tapi kami yakin tahun ke depannya bertahap bisa terealisasi,” pungkasnya. (ADV/SETWAN)
Leave a Reply