Ada Pungli di SDN 14 Aren Jaya, Dewan Nico Meradang: Kembalikan Duitnya ke Orang Tua Siswa!

BEKASI TIMUR – Nicodemus Godjang Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan menyesalkan adanya laporan orang tua siswa atas pungutan kepada siswa untuk renovasi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Aren Jaya, Bekasi Timur.

Dia pun menegaskan agar pihak sekolah dan komite sekolah menghentikan aksi pungutan kepada siswa itu. Apalagi setiap siswa diwajibkan membayar sebesar Rp 113 ribu.

“Ini sudah jelas sekali melanggar. Dan ini jelas Pungutan Liar (Pungli) yang tidak dibenarkan. Untuk apa minta sumbangan renovasi ubin sekolah. Kan sudah ada anggaran APBD. Ajukan saja ke Dinas Pendidikan (Disdik) untuk dianggarkan dalam APBD. Karena pembangunan sekolah negeri itu kewajiban pemerintah,” tegas Nico.

Nico kembali menegaskan bahwa pada intinya tidak ada pungutan apapun untuk renovasi sekolah.

“Saya minta pungutan itu yang sudah sempat diambil pihak sekolah agar dikembalikan ke orang tua siswa lagi sebelum ini menjadi masalah,” tandas Nico.

Dia pun secara khusus menyarankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) khususnya Disdik Kota Bekasi agar menambah alokasi anggaran di sektor pendidikan yang berbasis pada kebutuhan sekolah.

“Harapannya para penyelenggara sekolah tidak menutupi kebutuhan tersebut melalui jalur-jalur yang tidak diperbolehkan oleh UU/aturan yang ada, seperti melakukan (pungutan liar) dengan beberapa bentuk dan jenisnya,” ujar Nico mengakhiri

Untuk diketahui, pendanaan pendidikan (khususnya sekolah negeri), menurut UUD, UU Sisdiknas dan beberapa aturan turunannya, anggaran-anggaran pendidikan adalah kewajiban pemerintah, sehingga wajib dan dibiayai dan dijamin oleh pemerintah daerah.

Pungutan liar dengan segala jenis dan bentuknya, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, jika tidak, pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah akan bergeser menjadi barang yang diperjual belikan. Sehingga jika masalah seperti alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan, maka pungutan liar akan terus berkembang dan jadi jalan ilegal untuk menjawab kebutuhan sekolah. (RED)