BEKASI TIMUR – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulah mengakui saat ini pihaknya masih kekurangan Kepala Sekolah (Kepsek), khususnya di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP Negeri yang ada di Kota Bekasi.
Kekurangan kepala sekolah tersebut menurut Inay disebabkan banyak kepala sekolah yang telah memasuki masa pensiun di setiap tahunnya, dan calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus tes pada tahun 2020 lalu belum memiliki Nilai Unik Kepala Sekolah (NUKS).
“Kalau dulu kepala sekolah harus memiliki Nilai Unik Kepala Sekolah (NUKS). Kalau tidak ada itu kan tidak boleh,” jelas Inayatulah di ruang kerjanya, Selasa (22/02/2022).
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepsek di satuan jenjang pendidikan SD negeri saat ini, Inay mengatakan Disdik memprioritaskan para guru senior di sekolah yang pernah mengikuti seleksi Cakep (Calon Kepala Sekolah) untuk menjabat sebagai Plt.
“Sekarang ini sekolah yang belum ada kepala sekolah definitif diisi oleh Plt kepala sekolah yang diambil dari guru setempat, dengan syarat pernah mengikuti seleksi calon kepala sekolah dan dinyatakan lulus tetapi substansinya belum,” jelasnya.
Saat ini kata dia, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah membuka Rekrutmen Bakal Calon Kepala SD dan SMP Negeri Tahun 2022. Inay berharap rekrutmen bakal calon kepala SD negeri dan SMP negeri tahun ini diikuti oleh para tenaga pendidik ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Berdasarkan analisis, kebutuhan calon kepala sekolah sebanyak 69 kepala SD negeri dan 5 orang kepala SMP negeri dibutuhkan hingga akhir tahun 2022.
“Siapapun tenaga pendidik ASN dan PPPK bisa mengikuti rekrutmen calon kepala sekolah, sepanjang memenuhi syarat sesuai Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah,” tukasnya.
Terpisah, Pengamat Pendidikan Bekasi Tengku Imam Kobul Yahya menyebut, rekrutmen calon kepala sekolah yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bekasi kurang diminati khususnya oleh para guru senior.
Karena menurut dia, fenomena ‘setoran’ bagi seorang guru senior yang akan menjabat sebagai kepala sekolah sudah bukan rahasia umum lagi. Oleh sebab itu, ketika momen pengangkatan kepala sekolah tidak sedikit oknum yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan semata.
“Guru senior sekarang sudah tidak minat lagi jadi kepala sekolah karena banyak mengeluarkan uang. Bahkan ada guru senior yang mengatakan kepada saya, ngapain jadi kepala sekolah, banyak beban, banyak hutang, dan harus bisa mencari uang untuk menutupi anggaran operasional kalau belum turun. Mending jadi guru senior aja, nanti kalau pangkatnya tinggi dapat uang sertifikasinya juga besar, gak ada potongan sana-sini, paling potongan pajak saja,” bebernya.
Selain itu, Imam menilai Disdik kurang transparan soal kebutuhan kepala sekolah di satuan pendidikan jenjang SD negeri dan SMP negeri.
Dia mengungkapkan, sebelum kejadian OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Kamis (6/2/2022), Disdik telah menggelar rotasi dan mutasi serta pengangkatan kepada sekitar 72 orang Kepala SD negeri dan SMP negeri.
“Sebelum kejadian tertangkapnya Walikota Bekasi, Dinas Pendidikan sudah melakukan mutasi, rotasi dan pengangkatan kepala SD negeri dan SMP negeri. Mestinya, hasil dari kegiatan rotasi dan mutasi serta pengangkatan kepala sekolah tersebut harusnya dipublikasikan dong. Jadi akan ketahuan berapa sih kebutuhan kepala sekolah saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Imam berharap, rekrutmen bakal calon kepala sekolah dilakukan secara jujur dan transparan, sehingga kepala sekolah yang nantinya menjabat benar-benar bisa memimpin dan mengelola sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi menjadi lebih baik.
“Kalau pola pejabat Dinas pendidikan bisa dirubah dalam melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah. Tidak ada ‘setoran’ kepada oknum-oknum, niscaya kepala sekolah yang terpilih nanti, bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi,” pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply