BEKASI TIMUR – Polemik pembubaran Densus 88 yang tengah bergulir disikapi sejumlah pihak. Salah satunya, Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek yang menyatakan Densus 88 Antiteror Polri dibutuhkan dalam penegakan hukum terorisme di wilayah Indonesia.
“Rakyat Indonesia masih butuh keberadaan Densus 88 Anti Teror Polri dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap Koordinator Lapangan Lapangan Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek, Wibisono, Kamis (18/11/2021).
Menurut kajian pihaknya, rakyat Indonesia perlu memahami maksud dari pembentukan Densus 88 ini.
Densus 88 Anti Teror Polri, papar dia, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 pada tanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dijelaskan, Densus 88 diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7×24 jam yang sesuai dengan pasal 26 dan pasal 28.
Undang-undang tersebut telah disahkan, lalu diikuti dengan tupoksi Densus 88 yang juga melakukan kerja sama internasional.
“Hal ini dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43,” tandas Bob panggilan akrab Wibisono.
Dikatakan, Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek mengajak para elemen pemuda komunal yang berpikir, agar selektif mengkonsumsi informasi yang beredar. Karena, sambung dia, saat ini bangsa Indonesia sedang bangkit menata era siklus kehidupan setelah terpuruk akibat Pandemi Covid-19.
“Jangan memperkeruh pemikiran masyarakat yang saat ini sedang bangkit. Seharusnya disuport dan bukan memanfaatkan isu tanpa data yang hanya untuk kepentingan politik” ujar dia.
“Kami mendukung kinerja Densus 88 Anti Teror Polri yang sejauh ini berfungsi nyata mengikis radikalisme dan terorisme di bumi Indonesia,” ujar dia lagi. (RED)
Leave a Reply