Ulah Oknum ‘Pemburu Rente’, Kas Daerah Pemkab Bekasi Bocor Miliaran Rupiah

Ilustrasi Pejabat Kemplang Pajak (foto:ist).

CIKARANG PUSAT – Keuangan kas daerah Pemkab Bekasi senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah yang berasal dari pajak mengalami kebocoran akibat ‘permainan oknum pemburu rente’.

Demikian diungkap Dewan Pendiri Jendela Komunikasi (Jeko) yang biasa disapa Bob melalui siaran persnya yang diterima redaksi Bekasiekspres.com, Minggu (25/07/2021).

Bob menjelaskan besaran nominal tersebut terdapat di beberapa sektor pajak daerah, seperti misalnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, ada uang sekitar Rp 5 miliar lebih yang berpotensi tidak ditagih. Hal itu tergambar dari adanya 15 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas 8 Objek Pajak,”ujar Bob.

“Namun sayangnya data itu belum valid. Artinya, pada saat bahan data itu masuk ke LSM Jeko, maka kami harus mengumpulkannya, karena tidak semua data itu dapat menjamin bahwa data tersebut mewakili apa yang kami teliti dan kaji. Lagi pula hal itu domainnya pemerintah yang mana ada dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP ),”ujar Bob lagi.

Adapun kata Bob, sektor pajak daerah yang sudah selesai pihaknya telaah adalah soal Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak Restoran. Pajak Reklame seperti Reklame Videotron dan Pajak Reklame yang sudah habis masa berlakunya.

“Ya, lembaga yang kami dirikan itu menemukan adanya permainan oknum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah  (Bapenda). Namun hal itu masih dalam kajian tim teknis, dan jika sudah rampung akan kami laporkan kepada pihak terkait,” sebut Bob.

Dijelaskannya, dari PPJ yang terhitung dari Januari 2019 sampai dengan September 2020, terdapat potensi minus senilai Rp 737 juta lebih, dan hal itu mengakibatkan kekurangan penerimaan atas PPJ ke kas daerah.

Bukan itu saja, pajak restoran juga terdapat hal yang sama, yakni sekitar Rp 765 juta lebih. Kemudian pajak reklame sekitar Rp 371 juta lebih.

Yang lebih aneh lagi, lanjut Bob, ada pajak reklame yang sudah habis masa berlakunya sejak Oktober 2020, dan tidak ada teguran atau tindakan dari instansi terkait meski nilainya mencapai Rp 268 juta lebih.

“Ada 94 Wajib Pajak (WP) tersebut di atas yang terkena denda tapi tidak dikenakan dendanya. Adapun nilainya mencapai Rp 631 juta lebih. Ini kan aneh. Kemana uang denda pajak itu,” tutur Bob.

Dengan adanya hal itu, maka keuangan di kas daerah Pemkab Bekasi terkesan dibobol ‘oknum pemburu rente’.

“Oleh sebab itu, hal ini disampaikan ke publik dengan tujuan agar PJ Bupati yang baru menjabat mengetahui hal ini,” beber dia.

“Insha Allah jika tim teknis kami sudah selesai melakukan telaah, maka akan kami sampaikan surat resmi ke PJ Bupati dan instansi terkait,” demikian Bob mengakhiri. (RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*