Ampibi: Kendaraan Dinas Marak Berpindah Tangan, Pemkab Bekasi “Cuek Bebek”

Ilustrasi

CIKARANG PUSAT- Kritik pedas dihujamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terkesan melakukan pembiaran terhadap kendaraan dinas yang dikuasai dan dipergunakan selain PNS setempat.

Kendaraan tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan operasional dinas di Pemkab Bekasi, melainkan demi kepentingan pribadi dan golongan orang tersebut.

“Pemkab Bekasi “cuek bebek” meski kendaraan dinas sudah dikuasai orang selain PNS setempat.Enak aja main pake tuh kendaraan, emang boleh “bapak moyangnya” yang beli.Itu dibeli pake duit rakyat!,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Peduli Bekasi (Ampibi), Amet Muslim, Jumat (9/11/2018).

Amet Muslim menyindir Pemkab Bekasi yang hanya bisa membeli atau membuat pengadaan kendaraan dinas baru bagi Satuan Perangkat Kerja Dinas (SKPD), namun nihil pengawasan. Sehingga, sambung Amet, kendaraan dinas lama tidak terurus dan dibiarkan begitu saja.

“Jangan hanya bisanya merealisasikan kebijakan yang hanya berorientasi proyek (pengadaan kendaraan) semata, tapi enggan mengurus dan memelihara aset daerah,” ketus Amet.

Amet mengungkap bahwa banyak kendaraan dinas yang tidak jelas keberadaannya. Ironisnya, urai dia, Pemkab Bekasi setiap tahun selalu membeli kendaraan baru untuk SKPD yang katanya buat operasional pegawai.

“Kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai lagi lebih baik dilelang saja, dari pada tidak jelas pemilik dan keberadaan nya,” ujar Amet.

Hal itu, kata Amet, sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2014, tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dan Permendagri No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut Amet, semestinya Pemkab Bekasi melakukan pendataan terhadap aset bergerak (Mobil Dinas-red) miliknya terlebih dahulu.Tujuannya agar diketahui apakah aset tersebut benar masih ada atau sudah berpindah tangan.

“ Selama ini Pemkab Bekasi tidak serius mendata asetnya. Kalau memang dikatakan aset itu benar ada sesuai catatan, buktikan dong jangan cuma katanya aja,” tandasnya.

Ia pun mendesak Plt Bupati Bekasi Eka Supriatmaja, agar Pemkab Bekasi menelisik kembali aset daerah yang dibeli menggunakan uang rakyat.

“Kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai lagi mendingan dilelang saja, daripada jadi besi tua dan mubazir. Kalo dilelang kan uangnya balik lagi ke kas daerah,” tutupnya.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*