PDIP – Golkar Berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi?

BEKASI TIMUR – Perseteruan Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) di Kota Bekasi terjadi sejak lama. Secara historis, sejak Kota Bekasi dipimpin oleh Mochtar Mohamad dari PDIP dan Rahmat Effendi sebagai Wakilnya dari Golkar, kedua partai ini selalu berseberangan.

Ibarat air dan minyak, kedua partai ini sulit untuk disatukan dalam ikatan koalisi. Kedua kubu selalu memiliki figur yang dijagokan untuk calon Wali Kota Bekasi. Karena ego itulah, akhirnya selama dua kali penyelenggaraan Pilkada di Kota Bekasi tahun 2013 dan 2018 memdatang, Golkar dan PDIP selalu bersaing.

Di Pilkada Kota Bekasi 2013, Golkar berkoalisi dengan PKS mengusung Rahmat Effendi – Ahmad Syaikhu. Pasangan ini unggul dari Sumiyati-Anim yang diusung oleh PDIP.

Oleh karena itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi dalam perhelatan Pilkada 2018 mendatang, PDIP akan maju sendiri dalam Pilkada. Seperti tahun sebelumnya PDIP maju sendiri dengan mengusung Sumiyati – Anim.

“Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, sebab itu domain DPP Partai. Artinya bukan kapasitas saya untuk membuat kesimpulan seperti termuat”, ujar Anim kepada wartawan, Selasa (5/10).

Anim juga menegaskan hingga saat ini dirinya masih membangun komunikasi politik dengan semua potensi kepartaian di Kota Bekasi.

“Tapi saya tidak dalam porsi menyimpulkan atau lebih jauh lagi menentukan sebuah keputusan politik”, ujarnya.

Sejauh ini DPC PDIP, kata anim, terus mematangkan langkah-langkah strategis menghadapi Pilkada 2018. Kendati demikian, dirinya masih menghormati proses politik yang tengah dibangun.

“Saya berharap semua bisa menghormati proses ini, dan pada akhirnya DPP Partai yang bisa menetapkan keputusan politik, apakah kita membangun kerjasama politik dengan partai lain dalam bentuk koalisi,” bebernya.

Diakuinya, membangun koalisi tidak serta merta hanya dengan Partai Golkar tapi semua parpol. Atau lebih jauh lagi, PDIP sendiri akan mengusung kader terbaik partai untuk bertarung dengan memanfaatkan raihan suara terbanyak, yang notabene memenuhi prasyarat undang-undang.

“Tetapi pada dasarnya, semua komunikasi yang kita bangun belum ada yang bersifat deadlock”, tutupnya. (GUN)