BEKASI SELATAN – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi diminta untuk mengevaluasi Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Mas Sriwaty lantaran selalu enggan untuk diwawancarai.
Bahkan terkesan selalu menghindar dari kejaran para “Pencari Berita” yang hendak konfirmasi atau penjelasan terkait limbah B3 dari PT Siantar Top.
Pasalnya, persoalan ini sudah lama terjadi semenjak ia menjabat sebagai Kepala Bidang. Namun, terkesan diabaikan dan cuek.
Sebelumnya awak media sudah menemui Sekretaris Dinas LH dan disarankan untuk menemui Kabidnya guna melengkapi informasi tambahan.
“Saya kan cuma menerima laporan dalam bentuk berkas, silahkan abang temui Kabid saya, karena Kabid lah yang turun ke lapangan, bisa saja laporan ke saya warnanya biru tapi di lapangan merah,” sebut Sekretaris Dinas LH, Kustantinah.
Sehingga demikian, saat ingin dikonfirmasi media Kabid LH Mas Sriwaty tidak bersedia dikonfirmasi dan mengarahkan ke Bagian Pejabat Pelaksana Informasi Daerah (PPID) Dinas LH
“Mau tanya apa yang bang, permasalahan apa bukanya ke PPID,” ketus dia.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Binsar Sihombing menyesalkan sikap pejabat yang enggan mau diwawancara oleh awak media. Untuk itu, ia meminta Rahmat Effendi selaku kepala daerah seyogyanya memberikan teguran keras kepada bahwahannya
“Jadi kalau ada pejabat seperti itu, dianggap tak layak menduduki sebuah jabatan,” katanya kepada wartawan Kamis, (10/8).
Menurut dia, mestinya setiap pejabat pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang terbuka untuk masyarakat khususnya melalui peran para insan pers. Apalagi untuk mengetahui informasi perjalanan roda pemerintah merupakan hak setiap masyarakat
“Jadi kalau ada pejabat ataupun kepala dinas yang takut atau pun selalu enggan diwawancarai, artinya dia tidak paham Undang-Undang bahwa ada yang melindungi itu semua,” ujar anggota PWI Pusat ini.
Mestinya, sambung dia, pemerintah harus bisa menggunakan peran pers ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Dengan begitu, masyarakat paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini,” kata wartawan senior yang meliput di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya ini
Jika pejabat tersebut selalu menghindar dari insan pers, kata dia, justru akan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan baik bagi insan pers maupun masyarakat umum. Bahkan sikap seperti itu akan membahayakan pejabat yang bersangkutan
“Ini aneh sekali. Jadi pejabat mau, namun diwawancara saja takut. Ini gak bener. Padahal kita seharusnya tidak perlu mengembangkan pikiran negatif terhadap keberadaan insan pers. Karena belum tentu juga para wartawan berpikir yang sama, Justru kalau kita bisa menggunakan media ini sebagai corong kita khususnya menyampaikan program-program yang kita jalankan, itu malah bagus. Sehingga masyarakat tahu, bagaimana kinerja kita,” tegasnya (GUN)
Leave a Reply