CIKARANG PUSAT – DPRD Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan setempat agar tidak saling melempar tanggung jawab jika terjadi kasus gizi buruk seperti yang dialami Haikal.
“Ke depan tidak boleh saling lempar tanggung jawab, tidak boleh lagi gak punya data warga yang mengalami gizi buruk. Dinas Kesehatan harus memiliki data mana warga miskin tidak mampu atau warga Kabupaten Bekasi yang tergolong gizi buruk,” pinta Nyumarno, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
Nyumarno pun menyebut Pemerintah Kabupaten Bekasi tak boleh bungkam. Dinas Kesehatan (Dinkes), sambung dia,harus memiliki program yang jelas.
“Jangan sampai kejadian penanganan masalah gizi buruk terlantar, kembali terjadi seperti kasus yang dialami pada Haikal, ” tegas Nyumarno.
Masih kata Nyumarno, ke depan harus bisa dianggarkan atau diantisipasi agar hal serupa tidak terjadi kembali.
Ia pun menekankan kepada Puskesmas untuk menjalankan program preventif, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan Ibu-ibu Hamil, menumbuhkan budaya pentingnya hidup sehat pada ibu hamil, pemberian vitamin atau asupan gizi pada calon bayi melalui ibu hamil, sampai dengan pemberian bermacam vitamin atau imunisasi pada bayi yang sudah lahir.
“Misalkan Kabid Sarana Farmasi itu kan bisa melakukan pembelian obat vaksin atau imunisasi buat calon bayi melalui ibu hamil, yang disalurkan ke Puskesmas untuk menghindari gizi buruk terulang lagi di Kabupaten Bekasi,” ungkap pria yang juga sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.
Selanjutnya, Puskesmas dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk aktif melaporkan tatkala ada ibu hamil di wikayahnya. Tujuannya, kata dia, agar dapat dilakukan tindakan preventif dari setiap calon bayi semasa di kandungan ibunya, saat melahirkan dan hingga nanti si bayi itu lahir.
Ditambahkan, perlu asupan gizi kepada calon bayi sejak dalam kandungan, maka hal itu harus disupport oleh Pemerintah Daerah.
“Program khusus untuk gizi buruk itu harus ada dan jelas. Sebenarnya bisa kalau dilihat dari sisi anggarannya, tapi tergantung kemauan dan kepedulian pihak-pihak di Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri, “ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk menumbuhkembangkan budaya hidup sehat dan pola makanan yang bergizi, minimal 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna.
Untuk Ibu hamil, harap Nyumarno, agar rutin memeriksakan kandungan ke Puskesmas atau ke Dokter, jaga asupan gizi calon bayi sejak dalam kandungan.
“Mari kita perangi “Gizi Buruk” yang ada di Kabupaten Bekasi, dan itu perlu peran aktif kita bersama,” ujar Nyumarno mengakhiri.(RED)
Leave a Reply