BEKASI TIMUR – Gelombang aksi demonstrasi seakan tak pernah berhenti di Gedung DPRD Kota Bekasi. Lagi-lagi, aksi demo yang terjadi merupakan imbas dari penertiban bangunan pemukiman warga yang dinilai liar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi beberapa waktu lalu.
Kali ini, puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Objektif (JPO) mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi dan menyuarakan aspirasi mereka pada Jum’at (25/11).
Para demonstran mendesak pihak legislatif duduk bersama dengan eksekutif untuk mencari solusi terkait masalah penertiban bangunan liar.
“Kami melihat adanya dua kelompok yang menamakan pro pembangunan dan pro kemanusiaan,”ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo Hasan Basri, di tengah aksinya, Jum’at (25/11).
“Kami menyuarakan agar kedua kelompok ini fokus terhadap solusi, bukan berkutat pada permasalahannya. DPRD juga harus fokus terhadap pembahasan RAPBD tahun 2017. Dan kami juga ingin ada solusi aktif untuk korban penertiban,”ulas Hasan.
Dikatakan Hasan, pihaknya memberikan beberapa masukan misalnya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Lalu yang kedua melibatkan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bekasi, coba diatur regulasinya agar badan ini bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu korban penertiban,” ulasnya.
Tidak hanya itu, Hasan mendesak agar Pemkot Bekasi menginventarisir penghuni Rusunawa. “Saya melihat banyak penghuni Rusunawa yang memiliki mobil atau orang-orang yang tidak masuk dalam kriteria untuk menghuni Rusunawa. Tolong penghuni yang tidak memenuhi kriteria ini dikeluarkan dari Rusunawa dan diganti oleh para korban penertiban,” jelasnya.
Kontroversi yang membayangi masalah penertiban bangunan liar ini. “Padahal seharusnya walikota dan DPRD kan mitra kerja yang harus jalan beriringan. Stop perseteruan dua kubu, pro pembangunan versus pro kemanusiaan,” pungkasnya.(RED)
Leave a Reply