JAKARTA SELATAN – Sekitar 50 orang aktivis kampus yang tergabung dalam Titah Rakyat Bekasi dan LSM JEKO (Jendela Komunikasi) mendatangi Gedung KPK dan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (17/12/2024). Kedatangan mereka mendesak kepada pimpinan KPK yang baru untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi Grand Kota Bintang Kota Bekasi dan kasus korupsi Folder Arenjaya Bekasi.
Koordinator aksi demo, Muhamad Ali Akbar yang juga sebagai Sekjen LSM JEKO dalam orasinya mengatakan, pimpinan KPK yang baru harus tahu persoalan ini, sebab kedua dugaan korupsi itu terkesan “dipetieskan” oleh oknum aparat penegak hukum.
Menurutnya, kasus ini harus diungkap, sebab dalam pembebasan lahan dan pembangunannya proyek itu dilakukan ketika Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi dijabat Tri Adhianto dan dilanjut ketika menjadi Wali Kota Bekasi.
Selain itu, kata Ali. mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan Kasus Korupsi penerbitan site plan kawasan Grand Kota Bintang yang berlokasi di Jalan KH Noer Ali, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Pasalnya, kata Ali, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, salah satunya terungkap persoalan Grand Kota Bintang Bintara, Bekasi.
“Periksa Koswara Hanafi, yang diduga turut terlibat dalam proses penerbitan site plan Grand Kota Bintang. Dimana saat dikeluarkannya site Plan, Koswara Hanafi menjabat Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi,” tegas Ali
“Kami mendesak, kembalikan fungsi kali sebagaimana instruksi Menteri PUPR,” tegas Ali lagi. (RED)
Leave a Reply