BEKASI TIMUR – Kota Bekasi yang baru saja merayakan hari jadi ke 29 pada 10 Maret lalu, masih banyak menyimpan Pekerjaan Rumah (PR) besar yang belum terselesaikan. Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin, mengingatkan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkan Bekasi yang aman, nyaman dan sejahtera bagi warganya.
“Saya meminta kepada Pemerintah kota Bekasi agar selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan warga Kota Bekasi, agar Kota Bekasi warganya sejahtera dan aman,”kata Sholihin usai kegiatan buka puasa bersama para kader dan pengurus partai di Kantor DPC PPP, hari ini Rabu (11/03/2026).
Dalam 1 (satu) tahun perjalanan kepemimpinan Tri Adhianto sebagai Wali Kota Bekasi, menurutnya masih menyisakan banyak PR. Salah satunya terkait peristiwa longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang baru – baru ini terjadi dan memakan korban jiwa.
“Kemarin hari Minggu, (08/03/2026) itu ada 7 korban di TPST Bantargebang, itu harus diambil sikap tegas.wali kota bagaimana monev – monevnya harus jangan sampai sebatas tidur saja, mereka tugasnya mengevaluasi dan mengawasi,”terang Gushol sapaan akrab dari Sholihin.
Terkait hal tersebut, PPP mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan adendum kembali terhadap perjanjian kerjasama dengan pemerintah DKI mengenai pengelolaan TPST Bantargebang.
“Adendum kembali, G to G nya (Goverment to Goverment) harus dibahas kembali agar Kota Bekasi tidak selalu kena dampaknya saja. Ini saran saya kepada pemerintah Bekasi,”ujarnya.
Meskipun saat ini PPP hanya menduduki 2 (dua) kursi di DPRD Kota Bekasi, Gushol menegaskan, bahwa untuk menyuarakan kepentingan masyarakat tidak membutuhkan jumlah anggota yang mayoritas atau minoritas.
“Yang penting kita menyuarakan kepentingan masyarakat, kita tidak bicara sedikit banyaknya, yang penting kita berani menyuarakan,”tegasnya.
Lebihlanjut, dirinya menekankan kepada anggota legislatif dari PPP untuk terus mengawal aspirasi terkait kebutuhan yang menjadi kepentingan warga masyarakat Kota Bekasi.
“Ini amanat partai, kita harus memberikan warna ketika ada kisruh – kisruh publik terkait masalah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang kurang. Kalau bisa dikritisi dengan memberikan solusi yang konstruktif agar perubahan dapat berjalan dengan nyaman,”tandasnya. (RAN)
Leave a Reply