BANTARGEBANG- Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Wildan Faturahman menekankan pentingnya layanan kesehatan prima bagi masyarakat Kota Bekasi. Hal ini disampaikannya, usai melaksanakan kegiatan Reses ke III Tahun 2025 bersama para pimpinan rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan yang berada di wilayah dapil III, Kecamatan Bantargebang, Rawalumbu dan Mustikajaya.
“Ini menjadi ruang bagi saya untuk menjalin dan meningkatkan komunikasi lebih intens, agar ke depan pelayanan kesehatan masyarakat kita lebih baik lagi,”kata Wildan usai kegiatan reses di RW 05, Kelurahan Bantargebang, Senin (10/11/2025).
Sebab menurutnya, berbicara soal kesehatan harus ada komunikasi dua arah, tidak hanya dari masyarakat sebagai pengguna layanan tetapi juga dari penyedia layanan itu sendiri agar kedepannya semakin baik.
Ia menuturkan, salah satu aspirasi yang disampaikan dalam forum berkaitan dengan pengaktifpan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan – Penerima Bantuan Iuran) BPJS – PBI untuk masyarakat. Di mana salah satu klinik mengaku kesulitan saat menerima pasien yang BPJS- nya tidak aktif, sementara diminta untuk layanan umum mereka keberatan.
“Ini seringkali terjadi dan minta solusi, saya akan tindaklanjuti agar ke depan Dinkes menyiapkan penanggung jawab komunikasi klinik – klinik se Kota Bekasi, agar ketika ada masalah tersebut bisa langsung di komunikasikan,”jelasnya.
Politisi PKB ini menuturkan, dirinya melihat bahwa pelayanan kesehatan yang ada saat ini sudah sangat bagus, hal ini dibuktikan dengan tingkat kepesertaan BPJS di Kota Bekasi sudah hampir mencapai 100 persen. Hanya saja, masih ada pekerjaan rumah (PR) untuk peningkatan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Karena masih ada masyarakat mencari rujukan susah, ketika butuh ruangan ICU, cuci darah dan sebagainya itu masih susah. Nah, ini yang saya sampaikan ke beliau – beliau tadi, agar ini menjadi peningkatan layanan di rumah sakit mereka, karena gak cukup rumah sakit banyak, tapi kalau fasilitasnya kurang, kan percuma, tetap saja pasien tidak mendapat pelayanan maksimal,”ujar Wildan.
Lebihlanjut, Wildan berharap melalui forum reses kali ini akses pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kota Bekasi dapat lebih terlindungi, dan tidak ada lagi warga yang ditolak ketika mau berobat.
“Karena kita punya BPJS dan LKM – NIK, jadi tidak boleh ada cerita warga mau berobat ditolak karena nggak ada biaya, yang kedua rumah sakit tidak boleh rujuk lepas pasien, karena alasan tidak ada fasilitas, langsung disuruh nyari rumah sakit lain, harus diterima dulu,”tegasnya.
Pemerintah, menurutnya juga harus melakukan pemetaan untuk pemenuhan sarana prasarana (Sarpras) dan fasilitas rumah sakit, termasuk tenaga medis.
“Dan kami di DPRD tentu tidak akan segan – segan mendorong alokasi anggaran tambahan untuk hal itu,”pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply