BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah, membeberkan hasil pelaksanaan Reses II Tahun 2025. Dalam reses tersebut, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait percepatan realisasi program yang telah dijanjikan.
“Intinya, masyarakat banyak mempertanyakan realisasi aspirasi yang dulu sudah kami sampaikan. Kami berharap program-program tersebut bisa segera dijalankan, karena janji ke masyarakat harus ditepati,” ujar Rudy kepada awak media, Senin (28/04/2025).
Rudy mengungkapkan, keterlambatan realisasi aspirasi terjadi, akibat pergantian pimpinan baru serta bertepatan dengan momentum bulan Ramadan. Namun, ia menegaskan, masyarakat tetap berharap program – program tersebut dapat segera terealisasi, mengingat Kota Bekasi akan segera memasuki pembahasan APBD Perubahan.
“Deadline-nya kan sampai Agustus. Kami berharap Mei atau Juni ini sudah mulai dikerjakan,”ucapnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi. Berdasarkan catatan data yang diperolehnya, terdapat sekitar 200 ribu warga yang menganggur.
“Banyak masukan masyarakat bahwa program 100 hari pemerintah sudah harus memprioritaskan pengangguran. Karena menurut data, masyarakat Kota Bekasi mencapai 200 ribu yang pengganguran,”kata Rudy.
Pemerintah menurutnya, bisa mengatur regulasi untuk mengurangi angka tersebut dengan merekrut masyarakat yang menjadi korban PHK untuk dijadikan Pekerja Harian Lepas (PHL) di pemerintahan.
“Kalau pengangguran sudah banyak dientaskan dalam program 100 hari ini hingga 40 atau 30 persen, terutama masyarakat yang ber- KTP Bekasi, saya pikir pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan lebih kondusif dan masyarakat lebih heppi,” ujarnya.
Selain itu, dinas terkait diharapkan dapat berperan membantu pengembangan UMKM di Kota Bekasi untuk menciptakan lapangan kerja, melalui penyerahan lahan Fasos Fasum yang sudah tidak produktif di wilayah.
“Syukur- syukur ada bantuan dana bisa membantu, tapi tentunya dengan mekanisme dan aturan yang sesuai, yang punya izin usaha itu bisa diberikan prioritas,”terangnya.
Lebihlanjut, ia mengatakan sosialisasi melalui stakeholder serta pendampingan langsung terhadap para pelaku UMKM sangat dibutuhkan oleh masyakarat. Di samping masyarakatnya juga harus patuh dengan aturan yang berlaku.
“Dinas UMKM bisa menjelaskan, mensosialisasikan paling tidak di lurah, camat. Sosialisasi di masyarakat jangan vakum begitu. Paling tidak itu juga solusi untuk mengatasi pengangguran,”ujarnya.
Kemudian, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi menurutnya juga perlu mencontoh Cikarang dan Karawang yang kini memiliki program pemagangan di perusahaan dilengkapi dengan sertifikasi untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten.
“Kaya di Cikarang dan Karawang, sudah seragam industri-industri membuat program pemagangan. Kan nanti akan menciptakan prosedur kelulusan nih, bagi yang punya skill, jangan yang gak punya skill bekerja. Artinya, bahkan ke depan mereka mendapat sertifikat dari BNSP (Badan Nasional Sertifikat Profesi),”pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply