MEDAN SATRIA – Mendengar keluhan warga terkait Sarana Prasarana (Sarpras) guna pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masyarakat, anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PPP, Nawal Husni meminta pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait untuk segera turun ke bawah.
Demikian disampaikan Haji Nawal usai melaksanakan kegiatan Reses ke II Tahun Anggaran (TA) 2025 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II, RW 04, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria.
“Karena warga di sekitar RW 04 lebih banyak berwirausaha dan kewirausahaan kita sangat tertinggal jauh. Selain itu, sekarang ini susah mencari pekerjaan, salah satu cara, ya dengan membuka UMKM seluas – luasnya,” kata Nawal Husni kepada awak media, Rabu (23/04/2025).
Oleh sebab itu, ia mendorong Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi untuk bisa turun langsung melakukan pembinaan terhadap masyarakat para pelaku UMKM, sehingga anggaran yang ada dapat terserap dan dipergunakan dengan tepat.
“Jadi saya mendorong Dinas terkait dengan UMKM harus segera turun ke bawah, jangan di balik meja terus, atau bahasa saya itu jangan seperti Polisi India, ketika ada sesuatu terjadi baru turun. Harusnya kan ini tindakan preventif untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan pendapatan pajak, kalau UMKM – nya diperhatikan InsyaAllah banyak potensi untuk menambah APBD Kita,”jelas Nawal.
Sebagai wakil rakyat, politisi PPP ini mengungkapkan dirinya ingin membangkitkan semangat jiwa wirausaha untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi warga asli Bekasi yang menurutnya banyak tertinggal dalam hal wirausaha.
“Jadi untuk mengejar itu semua kita berwirausaha medianya, dan dinas terkait juga Pemerintah Kota Bekasi harus memfasilitasi semua UMKM yang ada. Jangan hanya orang yang dekat dengan dinas saja yang diperhatikan,”ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi I ini juga meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi untuk lebih transparan serta gencar melakukan sosialisasi tata cara mengurus perizinan supaya lebih mudah dan dapat dipahami oleh semua lapisan warga masyarakat Kota Bekasi melalui stakeholder yang ada.
“Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu tentang sistem perizinan itu seperti apa, harusnya disampaikan mungkin lewat RT/RW, atau lewat petugas pamor di Kelurahan,” pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply