Pembebasan Lahan dan Kenaikan Kompensasi Sampah Masuk Skala Prioritas Reses Sarwin Edi Saputra

BANTARGEBANG – Reses pertama anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Golkar, Sarwin Edi Saputra fokus ingin memperjuangkan pembebasan lahan di Rawa Tengah, Kelurahan Cikiwul, juga kenaikan kompensasi uang bau bagi warga masyarakat Bantargebang.

Hal itu diungkapkan, anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024 – 2029 asal Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya dan Rawalumbu, saat menggelar kegiatan reses di RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang.

Sarwin menuturkan, kalau mengenai infrastruktur di lingkungan RT/RW, warga masyarakat tidak akan kekurangan karena ada pembangunan fisik bantuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat. Namun pembebasan lahan di Rawa Tengah yang rencananya akan dijadikan stadion mini, polder dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga kini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) terbesar bagi warga.

“Ini habis saya baca (proposal), saya lihat, ini kesepakatan warga khusus Kelurahan Cikiwul, dan ini target prioritas saya, karena jujur kalau bicara skala prioritas itu saya prioritaskan Kelurahan Bantargebang dan Cikiwul. Jadi wajar kalau dewan itu memprioritaskan suara yang terbanyak,”kata Sarwin pada konstituen reses, Kamis (32/10/2024).

Kemudian, Anggota Komisi I DPRD tersebut berjanji akan mengawal proses pembebasan lahan. Ia juga menjelaskan tujuan dari kegiatan reses adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, baik terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lainnya.

“Kalau bicara Cikiwul, okelah pembangunan sudah di-cover semua oleh LPM. Dan PR selanjutnya adalah untuk menaikkan kompensasi sampah dari 1,2 juta per 3 bulan menjadi 1,5 juta. Ini kalau tidak ada yang mengawal bisa hilang,”ujarnya.

Lebihlanjut, Sarwin yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar tersebut menegaskan, bahwa kenaikan kompensasi sampah dan pembebasan lahan di Rawa Tengah akan menjadi skala prioritas bagi dirinya.

“Yang penting saya minta dukungan dari masyarakat semua khususnya kecamatan Bantargebang. Karena kita punya freeport , kalau bagi saya freeport itu gunung sampah. Satu tahun itu DKI memberikan kompensasi hampir 365 miliar, cuma selama ini masyarakat Bantargebang hanya mendapatkan kurang lebih 30 persen, yang 70 persenya keluar,”kata Sarwin.

“Jadi nanti mau kita balik, 70 persen ke sini, 30 persen ke sana. Karena dampaknya ke kita, bukan ke mereka. Kaya dana Silpa dana Bandek kebanyakan bukan ke kecamatan Bantargebang. Jadi harus kita kembalikan haknya kita itu lebih besar daripada ke atas,”tandasnya. (RAN)