
CIKARANG PUSAT – Disinyalir ada kelompok- kelompok di lingkaran Plt Bupati berebut mengajukan calonnya untuk mengisi kekosongan jabatan struktural di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bekasi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu yang menjadi sorotan Lembaga Kajian Rinjanikita.
“Info yang masuk ke kami, ada dugaan rebutan untuk pengisian jabatan yang diinisiasi oleh orang- orang ataupun kelompok-kelompok di lingkaran Plt. Bupati Bekasi,” ungkap Azka Zine, Ketua Lembaga Kajian Rinjanikita, Selasa (30/11/2021).
Dikatakan Azka, jika benar adanya maka hal ini akan menjadi preseden buruk, karena pasti akan merusak mekanisme dan berpotensi adanya peraturan yang dilanggar dalam pengisian jabatan tersebut.
Karena itu, Lembaga Kajian Rinjanikita mendorong penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan stakeholder agar mengawasi pengisian jabatan yang akan dilakukan oleh Plt. Bupati Bekasi.
“Kami minta KPK dan stakeholder pelototin proses pengisian kekosongan jabatan di lingkungan SKPD Pemkab Bekasi maupun BUMD,” kata Azka.
Menurut Azka, pengawasan dari KPK dan juga stakeholder untuk mencegah terjadinya praktik transaksional (jual-beli) jabatan.
“Kami ingin pengisian kekosongan jabatan berdasarkan aturan dan kemampuan, bukan karena kepentingan dan “isi tas” agar Bekasi bisa lebih baik lagi ke depan,” ujar Azka.
“Dalam waktu dekat, kami akan menyurati KPK untuk pelototin (mengawasi) proses pengisian kekosongan jabatan di Pemkab Bekasi,” ujar Azka lagi. (RED)
.
Leave a Reply