APMI Desak DPRD Kota Bekasi Segera Bentuk Pansus Islamic Center

Aksi massa APMI saat menyampaikan tuntutan.

BEKASI TIMUR – Aliansi Pemuda Muslim Bekasi (APMI) kembali menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Bekasi terkait dugaan potensi kebocoran pajak milyaran rupiah oleh Yayasan Nurul Islam dalam mengelola Islamic Center Kota Bekasi, serta adanya unsur kesengajaan tidak
membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

Kordinator aksi, Muhammad Beni dalam orasinya mengatakan, gerakan kedua ini dalam rangka mendesak DPRD Kota Bekasi khususnya Ketua DPRD, Choiroman J.Putro agar secepatnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Kali ini saya bersama teman-teman menyuarakan apa yang terjadi kepada Yayasan Nurul Islam sebagai pengelola Islamic Center Kota Bekasi. Sebelumnya kami pun sudah menggelar aksi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi,”kata M Beni di depan Gedung DPRD Kota Bekasi,Kamis (28/10/2021).

Karena memasuki masa kegiatan Reses, Ketua DPRD Kota Bekasi tidak hadir dan diwakilkan kepada Kepala Bagian Umum DPRD Kota Bekasi Edison untuk menerima tuntutan dari para pendemo. Kepada para pengunjuk rasa Edison berjanji akan meneruskan tuntutan mereka kepada Ketua DPRD Kota Bekasi .

“Saat ini saya sebagai Kepala Bagian Umum DPRD Kota Bekasi, mewakilkan Ketua DPRD Kota Bekasi yang belum bisa menemui teman-teman. Apa yang saya terima akan saya sampaikan kepada pimpinan,”ujarnya.

Sebelumnya APMI juga menggelar aksi yang sama di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan meminta Kajari segera menelusuri potensi kebocoran pajak yang diduga disengaja oleh pihak Yayasan Nurul Islam sebagai Pengelola Islamic Center Kota Bekasi.

“Kita menuntut agar adanya tindakan nyata dari pihak Kejaksaan, kami juga sudah menyerahkan berkas dugaan penggelapan pajak tersebut,”ujar Beni mengakhiri. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*