BEKASI TIMUR-Pembangunan gedung baru SDN Margahayu XIII yang berlokasi di Komplek Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur oleh CV. Satria Pratama mangkrak pengerjaanya setelah ditinggal kabur kontraktor. Akibatnya, puluhan buruh pekerja bangunan di sekolah itu terlantar dan memilih pulang kampung.
Gedung baru SDN Margahayu XIII dibangun menelan biaya APBD sebesar Rp.2.324.845.000,00 dan dijadwalkan selesai pada tanggal 23 Desember 2019. Namun pada kenyataanya, hingga awal bulan Februari 2020 pekerjaan pembangunan itu tak kunjung selesai dan terkesan mangkrak.
“Pembangunan gedung yang baru seharusnya selesai dalam jangka waktu 150 hari kerja hingga bulan Desember. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang belum selesai dan cenderung mangkrak, karena kontraktornya melarikan diri gak jelas,” ujar Janet Aprilia Stanzah, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi kepada Bekasiekspres.com, Senin (03/02/2020).
Terkait hal tersebut, Janet menyatakan akan segera menyikapi dan berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Kota Bekasi untuk mencari pertanggung Jawaban pihak kontraktor.
“Kalau saya lihat kontraktornya yang dari CV. Satria Pratama itu bukan orang Bekasi, tetapi dari Tanggerang. Dan CV. Satria Pratama ini bergerak di bidang bahan bakar. Jadi memang perlu ketelitian dari Komisi II untuk milih vendor, takutnya dari vendor yang besar di sub-kan ke vendor-vendor kecil yang gak jelas,”tandasnya.
Untuk itu, pihaknya bersama Komisi IV akan segera melakukan konfirmasi ke Komisi II DPRD Kota Bekasi serta Dinas Pendidikan dan dinas terkait.
“Kalau perlu kita akan mencari kontraktornya. Karena tenaga kerjanya hampir 2 bulan ini tidak dibayar, bahkan mandornya bilang pakai uang pribadi,” tukasnya.
Sebelumnya, rombongan Komisi IV DPRD Kota Bekasi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SDN Margahayu XIII untuk mengkonfirmasi terkait mangkraknya pembangunan gedung baru di sekolah tersebut. Kepada anggota Dewan Komisi IV, Riki, mandor bangunan pada proyek tersebut menuturkan bahwa sudah hampir 2 bulan ini terhitung sejak bulan Desember 2019 hingga Januari 2020, ia dan ke 50 pekerja bangunan lainnya tidak menerima upah kerja.
“Dari awal bulan Desember. Sebetulnya dari Pemda sudah cair tidak ada masalah, cuma kita masalahnya dari Pemda tidak ada kerjasama ke kita, sedangkan proyek terakhir kita kerjain pakai uang pribadi sendiri. Kontraktornya saja yang nakal,” ujarnya.
Akibat tidak menerima gaji, dia mengungkapkan menderita kerugian kurang lebih 200 juta rupiah, dan terpaksa memulangkan anak buahnya ke kampung karena kesulitan dengan biaya hidup sehari-hari.
“Tukang aja 4 kali gajian, kemaren di sini semua, saya jadi penyangga anak-anak (pekerja-red) ngasih dia makan, kopi, akibatnya kita pulang-pulangin. Kalau sampai mereka di sini terus takutnya anarkis,”pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply