BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Gerindra, Murfati Lidianto mencermati soal demonstrasi warga yang belakangan marak di Gedung DPRD serta menyalahkan wakil rakyat. Politisi Partai Gerindra ini meminta semua pihak agar menahan diri serta duduk bareng untuk mencari solusi terbaik bagi layanan kesehatan untuk warga Kota Bekasi.
Murfati berharap Pemerintah Kota Bekasi selaku eksekutif yang menjalankan kebijakan program Kartu Sehat berbasis NIK (KS-NIK) dan dewan sebagai legislatif yang merumuskan Peraturan Daerah tentang layanan kesehatan KS, agar berbarengan membangun iklim komunikasi, serta duduk bersama membahas kebijakan yang diambil.
“Sebaiknya eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai solusi konkrit untuk pengganti KS-NIK yang tidak menyalahi peraturan Mendagri dan double account,” ujarnya kepada awak media, Rabu (18/12/2019).
Menurut Murfati, Pemerintah Kota Bekasi harus memberikan kepastian layanan kesehatan dasar bagi warganya, juga menjamin kesehatan untuk kaum miskin dan papah, karena mereka itulah yang sangat laik diberikan jaminan layanan kesehatan masyarakat.
Menanggapi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang telah mengumumkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/7894/Dinkes tertanggal 29 November 2019 terkait penghentian layanan KS-NIK per tanggal 1 Januari 2020, menurut Murfati sebaiknya Pemerintah Kota Bekasi memikirkan dahulu apa solusi pengganti KS-NIK untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau untuk warga ekonomi menengah dipastikan mereka masih punya kartu BPJS, apalagi warga yang kaya sudah memiliki kartu jaminan yang lebih kuat lagi yaitu asuransi swasta. Nah yang perlu diperhatikan tinggal bagaimana untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta perbulan ini,” pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply