BEKASI TIMUR- Puluhan pedagang bakso Kota Bekasi menggelar aksi solidaritas di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Jl Chairil Anwar Bekasi Timur, menyikapi aksi kekerasan yang dilakukan security Perumahan Harapan Indah terhadap pedagang bakso keliling beberapa waktu lalu.
Sedikitnya 1000 mangkok bakso secara gratis dibagikan oleh Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso) kepada 50 anggota DPRD Kota Bekasi, Pegawai Sekretariat DPRD, aparatur kepolisian, Pol PP, awak media dan masyarakat sekitar kantor DPRD Kota Bekasi.
Dalam tuntutan yang disampaikan, Ketua Papmiso Indonesia, Mariyanto meminta agar tidak ada larangan bagi pedagang bakso keliling di wilayah Kota Bekasi untuk melintas di kawasan perumahan dan lainnya.
“Kita cuma meminta agar pedagang bakso tidak dilarang berjualan keliling, apalagi ditindak dengan cara kekerasan seperti yang dilakukan oknum security Harapan Indah kepada Mang Soleh (pedagang bakso) belum lama ini. Tentu ini jadi catatan buruk bagi masyarakat,” ujar Yanto kepada awak media, Rabu (20/11/2019).
Lewat aksi ini, Yanto berharap pemerintah dapat memberikan teguran kepada pihak pengembang perumahan, terutama terhadap developer PT. Harapan Damai Putra (HDP) selaku pengembang Perumahan Harapan Indah Bekasi agar tidak melakukan cara anarkis dalam menertibkan pedagang.
“Kita tahu aturan, dan kita tidak akan berkeliling dagang bakso di tempat yang dilarang. Tetapi di Harapan Indah gak ada larangan, yuapalagi Mang Soleh cuma keliling, bukan mangkal, lalu kenapa mereka (security) menabrakan motornya hingga gerobak Mang Soleh hancur. Pemerintah harus hadir di Negeri ini agar berpihak ke rakyat,” tandasnya.
Ditemui di ruang Komisi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi merasa prihatin dengan peristiwa perusakan gerobak bakso milik Soleh. Terkait masalah tersebut, Sardi mengklaim telah mengkonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
“Kalau aspirasinya sudah diterima seminggu yang lalu, kita konsultasikan untuk memanggil HDP nanti. Kan yang penting mereka itu diizinkan berdagang yudi HDP,” ujarnya
Terkait kapan akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak HDP, Politisi PKS ini mengatakan akan mengkonsultasikanya dengan pimpinan DPRD Kota Bekasi.
“Nanti setelah surat nota dinas kita akan konsultasi, pimpinan yang memanggil HDP atau tidak. Tapi yang jelas kalau pedagang dia sudah terfasilitasi dengan HDP tidak usah dipanggil, yang penting dagang dia sudah selesai. Poin-poin pokoknya di situ,”pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply