CIKARANG PUSAT – Nota kesepahaman kerja sama antar dinas yang pernah ditandatangani bersama dengan semua pimpinan SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bekasi di hadapan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini antar dinas masih ada yang saling lempar tanggung jawab.
Narasumber terpercaya yang diwawancarai mengatakan sinergisitas antar dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu tidak pernah ada. Meski Bupati Bekasi pernah meminta agar semua SKPD melakukan Memorandum of Understanding (MoU) kepada seluruh pimpinan SKPD.
“Tidak ada sinergisitasnya di antara dinas, bahkan kalau dibilang masih jalan sendiri-sendiri,”ungkapnya saat diwawancarai, Selasa (02/07/2019).
Beber dia, sampai saat ini saja masih ada saling lempar kewenangan. Seharusnya hal-hal yang berkaitan sinergisitas ada pembicaraan dan komunikasi yang instens bukan membiarkan jalan sendiri di lapangan.
Dimintai tanggapannya, Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi menjelaskan, untuk mengurai persoalan tersebut Bupati Bekasi selaku Kepala Daerah setempat setidaknya mengajak para pemimpin SKPD untuk melakukan kegiatan di luar.
Kenapa itu mesti dilakukan, papar dia, sebab dengan melalui outbound tadi akan membuka segalanya termasuk komunikasi dan empati mengenai hasil bila tim tidak kompak akan seperti apa?
“Jadi Bupati Bekasi harus melakukan outbond bersama seluruh Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan mengundang pelatih yang berkompeten agar kegiatan keseharian menjadi nyambung,”kata dia.
Surat MoU atau Edaran yang sudah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas di hadapan Bupati Bekasi, kata dia, tetap tidak akan bisa efektif karena diperlukan semacam permainan dan pelatihan bersama terdahulu.
“Minimal seharian lah yang menyangkut mengenai kerja tim,” tutupnya.(DEJ)
Leave a Reply