CIKARANG PUSAT – Keberadaan baliho iklan yang terpasang di sejumlah sudut jalan negara mulai dari perbatasan Kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi dipertanyakan pajak iklannya. Pasalnya tidak adanya tanda bukti yang dikeluarkan dinas terkait, bahkan pemilik baliho iklan bisa di kategorikan sudah melanggar hukum.
Ketua Umum LSM KOMPI Ergat Bustomy, menyoal tidak adanya bukti telah melunasi pajak dan batas waktu terhadap iklan baliho yang terpasang. Parahnya, ungkap Etgat, baliho iklan kedaluarsa pun tetap terpajang di sudut jalan tanpa dilakukan pencopotan oleh dinas berwenang.
“Kita tidak tahu apakah baliho itu bayar pajak iklannya atau tidak.Pantauan di lokasi, banyak sekali baliho iklan berukuran besar terpasang di perempatan SGC, Cikarang Utara, dimana tidak ditemukan ada tanda bukti pelunasan hingga batas waktu pemasangannya dari dinas,” ujar dia yang diwawancarai, Minggu (31/03/2019).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, kata Ergat, dalam hal ini harus menjelaskan secara gamblang terkait iklan baliho yang terpasang dengan ukuran besar tanpa diserta bukti tanda lunas pajak iklan, hingga batas waktu pemasangan.
Baliho iklan yang terpasang dan terpajang di jalan-jalan tanpa disertai bukti dari dinas, kata ergat, akan sangat rentan jadi bajakan oknum tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak iklan tidak maksimal pemasukannya.
“Rawan kebocoran PAD dari pajak iklan sudah pasti ada. Apalagi jika melihat tidak adanya tanda resmi yang dikeluarkan instansi terkait,”kata dia.
Seharusnya Bapenda Kabupaten Bekasi, kata Ergat, belajar dari tetangga sebelah (Kota Bekasi-red), setiap iklan yang tidak ada tanda berbayar atau sudah habis masa berlakunya dicopot paksa.
“Jangan didiamkan begitu saja iklan baliho yang tidak ada bukti lunas pajaknya dan habis masa berlakunya. Kalau perlu copot,”pungkas dia.(DEJ)
Leave a Reply