BEKASI SELATAN – Kota Bekasi yang merupakan satelit dari Ibu Kota Jakarta dengan besaran APBD sekitar 5,2 triliun/tahun, dalam perjalanannya sudah menjadi Kota Megapolitan yang dipenuhi dengan apartemen dan mall yang sudah berdiri sampai ke pelosok-pelosok daerahnya.
Hal ini menandakan Kota Bekasi adalah daerah yang Pemerintahannya fokus untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang layak huni dan nyaman bagi kaum urban yang bekerja di Ibukota, dan juga terbukti dengan konsep yang dilaksanakan di Kota Bekasi yaitu Smart-City.
Sejalan dengan perkembangannya, kendala-kendala yang dihadapi pun tak kalah banyaknya, mulai dari polemik yang kerap terjadi dengan DKI Jakarta mengenai pembuangan sampah masyarakat Jakarta yang berlokasi di Bekasi, tata kelola kota tentang arus lalu-lintas yang padat setiap harinya sampai kepada program-program yang tersendat di aplikasikan, bahkan terdengar kabar bahwa Kota Bekasi defisit anggaran senilai 900 miliar.Sehingga berimplikasi kepada penundaan pembayaran proyek infrastruktur dan penunggakan beban Kartu Sehat yang nilainya mencapai 200 miliar.
Lantaran hal ini membuat Nicodemus Godjang, politisi PDI Perjuangan Kota Bekasi angkat bicara, Nico Godjang sapaan akrabnya yang ditemui awak jurnalis disela-sela rapat dengan para relawannya berkomentar bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh stake holder Kota Bekasi cenderung bersifat politis, ini terbukti dari pesatnya pelayanan publik yang diberikan oleh jajaran kedinasan saat tahun politik pilkada sedang berlangsung, dan kemudian meninggalkan beban penunggakan biaya diberbagai sektor.
“Ini adalah gambaran dari program-program yang harus dipikirkan secara komprehensif dan matang dalam perencanaan, bukan karena hasrat/kepentingan politik saja, ini analisa saya, sebab keadaannya menunjukan demikian, begitu selesai Pilkada dan terpilih harusnya program-program yang diusung mestinya diperkuat dan diengkapi secara maksimal, bukan malah terbengkalai bahkan mengalami defisit sedemikian besarnya, tentu Kita bertanya ada apa ini? Masyarakat Bekasi sudah pada cerdas,iya? Dari awal Program KS ini dirumuskan, saya sudah melihat bahwa ini akan menjadi blunder besar bila tak dilaksanakan secara tepat guna’,” kata Nicodemus Godjang yang juga Caleg PDIP Kota Bekasi ini.
Dia pun meminta agar ada solusi dari Walikota terpilih dan jajaran kedinasan, seperti harus segera merumuskan sesuatu sebagai jalan keluar dari permasalahan keuangan ini, sehingga masyarakat Bekasi kembali bisa menggunakan segala fasilitas dari program sesuai dengan kebutuhannya,” pinta Kepala BP Pemilu PDIP Kota Bekasi ini.
Nico cenderung melihat nasyarakat malah menjadi korban dari sebuah program yang dilaksanakan karena hajat politik sesaat saja.
Ia menambahkan, belum dibayarnya pengerjaan proyek pembangunan para pengusaha yang ditaksif mencapai puluahan hingga ratusan miliar, serta tunggakan pembayaran runah sakit Rp200 miliar, menjadi ironis bagi keberlangsungan pembangunan.
“Jika sampai tutup buku per 28 Desember 2018 para pengusaha tidak dibayar, dan tunggakan rumah sakit karena KS, maka akan menjadi masalah baru. Karena anggaran pembangunan itu sudah menjadi Perda APBD 2018. Tidak boleh dibayar pada APBD 2019. Ini harus segera dicari solusinya. Jangan sampai para kontraktor dan rumah sakit itu menggugat,” terangnya mengingatkan.(ZAL)
Leave a Reply