TAMBUN SELATAN – Meningkatnya persaingan di pasar global, membuat daerah-daerah di Indonesia berusaha untuk bersaing menarik investor-investor untuk berinventasi di daerah. Hal itu dikatakan oleh Ketua Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) Adri Zulpianto, S.H.
Kendati demikian, persaingan untuk dapat menarik para investor datang ke daerah mengorbankan sektor pendapatan pribumi. Di Kabupaten Bekasi misalnya, dari pertumbuhan industry dan perdagangan, kafe dan restoran serta pertumbuhan hotel-hotel yang terus berdatangan, diiringi dengan berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, tidak tanggung-tanggung, sejak 2012 hingga 2016, seluas 2.100 hektar lahan pertanian hilang di Kabupaten Bekasi.
Dikatakannya, pada tahun 2012, lahan pertanian di Kabupaten Bekasi seluas 52.966 Ha, namun pada tahun 2016 Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi menyusut hingga 50.906 Ha.
“Berkurangnya 2.100 Ha lahan pertanian di Kabupaten Bekasi tersebut akibat dari tumbuhnya industry dan pusat perdagangan, serta restoran dan hotel di Kabupaten Bekasi yang tumbuh hingga 11% dari luas lahan pertanian pada tahun 2016 tersebut, yaitu sebesar 6.719 Ha,” kata Adri kepada Bekasi Ekspres, Rabu (6/12/2017).
Hilangnya lahan pertanian tersebut, kata Adri, seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintahan, yang pada awal pemerintahan berjanji untuk meningkatkan system swasembada pangan, justru dengan adanya kekurangan lahan pertanian sebegitu luas di Kabupaten Bekasi menjadi tidak berimbang dengan janji-janji Jokowi di awal pemerintahan.
“Dampak yang terjadi karena hilangnya 2.100 Ha lahan sawah tersebut ialah tumbuhnya pengangguran di Kabupaten Bekasi, dan meningkatnya angka warga masyarakat Kabupaten Bekasi yang termiskinkan oleh system pembangunan industrialisasi di Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Menurutnya, warga Kabupaten Bekasi hanya disuguhkan bekal pekerjaan sebagai buruh pabrik, dan pegawai kelas rendah di hotel maupun restoran yang terus bertumbuh dan berkembang di Kabupaten Bekasi. “Lagi-lagi, ini menjadi kontraproduktif oleh Nawa Cita Pemerintah yang ingin menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sementara, pemerintah yang katanya ingin menumbuhkan sektor-sektor riil di daerah justru hanya menumbuhkan pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan, serta menyuburkan generasi-generasi buntut kapitalis.
Adri pun sangat menyayangkan, pemerintah yang digadang-gadang akan menumbuhkan ekonomi kreatif dan kemandirian daerah justru menyuburkan investor-investor asing dengan menghilangkan sektor riil pendapatan warga daerah di Kabupaten Bekasi.
“Hilangnya 2.100 Ha lahan pertanian di Kabupaten Bekasi akan berdampak sistemik bagi warga daerah secara lokal, maupun bagi seluruh warga Indonesia secara umum. Jika pembabatan lahan sawah di Kabupaten Bekasi tidak dihentikan, maka beras di Kabupaten Bekasi akan terancam hilang,” tandasnya. (GUN)
Leave a Reply