CIKARANG UTARA – Peran RT/RW tak sebanding dengan perhatian kesejahteraan yang diterimanya. Dalam persoalan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, keberadaan pejabat level terbawah dalam pemerintahan ini, RT/RW dapat menjadi penengah.
Sebagai contoh, saat ada warga yang meninggal dunia, Ketua RT maupun RW yang mengakomodasi warga setempat untuk membantu mengurusi pemakaman warga yang meninggal dunia. Kemudian ketika ada got mampet, pohon tumbang, kabel listrik putus, atau saat ada penyakit masyarakat, itu semua biasanya diselesaikan melalui RT/RW. Artinya, keberadaan RT/RW sangat penting dan dibutuhkan.
“Kesejahteraan perangkat RT dan RW harus menjadi perhatian serius pemerintah,” terang Himawan Abror, Sekjen PC GP Anshor Kabupaten Bekasi, dalam Talkshow Warung Bekasi di Ballroom Batiqa Hotel, Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/10) malam.
Menurutnya, dana stimulan dari Pemkab Bekasi yang hanya beberapa ratus ribu rupiah, sangat tidak cukup bila dilihat dari cara kerja mereka (RT/RW) yang tak mengenal waktu dalam melayani masyarakat.
Salah seorang RT di Desa Hegarmukti, Doni Ardon yang turut menjadi nara sumber mengatakan, peran RT dan RW perlu difasilitasi oleh sebuah lembaga, paguyuban atau forum komunikasi sejenisnya. Tujuannya agar dapat memfasilitasi RT untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pemerintah maupun swasta.
Keberadaan forum komunikasi tersebut juga nantinya memfasilitasi komunikasi para RT dan RW agar saling berbagi potensi wilayahnya masing-masing.
“Cukup manusiawi bila RT di wilayah pelosok memperoleh manfaat dari rekan sesama RT/RW yang ada di wilayah industri,” ucapnya.
Ia menambahkan, dengan adanya forum komunikasi RT/RW akan mudah menyalurkan aspirasi mereka.
“Kalau Forum Kepala Desa dan Forum BPD saja ada, kenapa RT/RW enggak bisa, nanti saya komunikasikan denga para RT dan RW yang lain,” ungkap Doni Ardon.
Dalam duskusi itu, salah seorang pemerhati Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Ketua DKM Puri Insani, Rohimudin menyampaikan masih minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap keberadaan pejabat RT/RW.
Dia menilai, keberadaan Forum Komunikasi RT memang perlu ada. Sehingga, aspirasi RT dapat tersalurkan dan para ketua RT di wilayah pedesaan mendapat edukasi yang positif tentang keberadaan dan manfaat anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang selama ini kurang disosialisasikan Kepala Desa.
Talkshow yang dipandu oleh Yus Ismail dan Dimas (wartawan media lokal Bekasi), dihadiri sejumlah ketua RT di Kabupaten Bekasi dan termasuk aktivis Serikat Pekerja.
“Tema yang diangkat dalam Talkshow Warung Bekasi sangat menyentuh. Semoga menjadi perhatian pemerintah dan Forum Komunikasi RT/RW dapat terbentuk di Kabupaten Bekasi,” ucap Aktivis SPMI Kabupaten Bekasi, Aan Maulana.(FUL)
Leave a Reply