BEKASI SELATAN – Gencarnya pendistribusian Kartu Sehat Berbasis NIK yang digulirkan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tak hanya itu saja, Kartu Sehat Berbasis NIK tersebut pun dinilai tidak jelas dan tidak tepat sasaran serta hanya ajang untuk mencari popularitas. Hal itu dikatakan oleh Bakal Calon Wali Kota Bekasi dari Partai Gerindra, Anggawira.
“Program Kartu Sehat saya pikir sangat baik, tapi itu salah kaprah. Pemerintah juga harus jelas dan tujuannya ke siapa?,” ucap Anggawira saat menghadiri Rakorcab DPC Gerindra Kota Bekasi, di Resto Margajaya, Bekasi Selatan, Kamis (24/08/2017)
Menurutnya, pembagian Kartu Sehat juga harus diberikan kepada masyarakat yang memang benar-benar berhak menerimanya, karena kalau diberikannya tidak jelas hanya akan menghabiskan anggaran APBD, dan ini tidak sesuai subsidi.
“Coba bayangkan, berapa beban APBD yang harus ditanggung kalau semuanya mendapatkan berobat gratis,” cetusnya.
Defisitnya anggaran APBD Kota Bekasi, ditengarai karena beban Kartu Sehat yang kian membengkak. Seharusnya Pemkot Bekasi harus memperhatikan daya dukung APBD dalam penyusunan program Kartu Sehat Berbasis NIK.
“Berarti program ini membebankan APBD,” tukas dia.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyebutkan, dalam kontek pelayanan seperti halnya Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diterapkan oleh Pemrov Jakarta, dimana sasaran penerimanya dirumuskan dulu, tidak dipukul rata.
“Program subsidi, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan wajib dilakukan karena memang itu amanah UUD 45. Tetapi kalau sasarannya tidak tepat dan salah, maka hanya akan membebani keuangan daerah dalam hal ini APBD Kota Bekasi,” tegasnya.
Dia menuding bahwa pendistribusian Kartu Sehat Berbasis NIK hanya mencari popularitas atau realistis semata sebagai dalih untuk membantu masyarakat.
“Kita hanya memberikan masukan-masukan yang objektif, kita tidak mau menyalahkan, tetapi kita mau mendudukan persoalan ini dengan tepat. Pihak Rumah Sakit juga akan bingung kalau nanti tidak dibayar,” terang dia.
Oleh karena itu, agar tidak terjadinya kegaduhan terutama pada Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama untuk menerima pasien yang memakai Kartu Sehat Berbasi NIK, dirinya meminta untuk membuat rumusan terlebih dahulu.
“Kalau nanti yang berobat membludak, lalu APBD Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa membayar bagamaina, bisa keos kan!,” pungkasnya.(GUN)
Leave a Reply