CIKARANG PUSAT – Pertanyakan kejelasan kasus dugaan tipikor jembatan Bagedor, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D), Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), serta perwakilan mahasiswa dan masyarakat, menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (19/7/17)
Koordinator Aksi, Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya mendorong Kejaksaan agar menuntaskan laporan terkait Pembangunan Jembatan Pantai Harapan Jaya, atau Jembatan Bagedor yang terletak di Kecamatan Muaragembong. ”Aksi kami ini mendukung untuk segera percepat proses penyelidikan dan penyidikan, terkait pembangunan Jembatan Bagedor,” ujarnya.
Dikatakan Rahmat, aksi yang dilakukan pihaknya sekaligus memberikan alat bukti tambahan, terkait dugaan gagalnya konstruksi pembangunan Jembatan Bagedor. Pasalnya, bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan Jembatan Bagedor, diduga tidak sesuai perencanaan.
“Intinya, Kejaksaan akan selalu bersama masyarakat. Jangan takut diintervensi manapun. Sehingga, pengusutan dugaan sarat KKN tersebut akan lebih jelas,” tegasnya.
Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi, Rudi Penjaitan mengatakan, kaitan Jembatan Bagedor, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya. ”Di dalam pengungkapan kasus pembangunan Jembatan Bagedor, kami akan berkoordinasi dan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan penegak hukum lainnya agar tidak terjadi over lap (tumpang tindih) di dalam pengungkapan dugaan korupsi Jembatan Bagedor, tunggu kami akan segera berkoordiansi,” kata dia, usai lakukan mediasi dengan pendemo.
Rudi menambahkan, selama melakukan penyelidikan kasus tersebut, ia mengaku kalau penegak hukum lainnya juga sedang melakukan hal yang sama. “Kami mendengar info penegak lain melakukan juga, penelitian bahan keterangan,” ujarnya.
Disinggung lamanya proses penyelidikan terkait laporan Jembatan Bagedor, Rudi mengaku kalau pihaknya menunggu momentum yang tepat. “Tidak ada kendala, dulu kan masih masa pemeliharaan, kalau sekarang sudah selesai. Saya akan pertanyakan lagi kepada penegak hukum lainnya, intinya agar tidak terjadi over lap,” tandasnya.
Diketahui, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) telah melaporkan dugaan sarat KKN Pembangunan Jembatan Bagedor Tahun Anggaran 2016 ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan surat laporan nomor 18/B/lap-info/LP3D/III/2017.(ONE)
Leave a Reply