*Proyek Pengadaan Bahan Batik Pemkab Bekasi Ditemukan Potensi Kerugian Sebesar Rp.1,566,747,000
CIKARANG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Perlengkapan melalui programnya di tahun 2016, yakni Pengadaan bahan batik untuk staf Pemkab Bekasi. Hal ini pun cukup serius dan sudah menjadi aturan di Pemkab Bekasi.
“Bagaimana tidak serius anggaran yang disiapkan sangat fantastis sebesar Rp.3,977,127,000. Antara hari kamis dan jum’at, kalau kita main ke lingkungan pemerintah kabupaten bekasi, akan dijumpai para pegawainya mengenakan batik,” kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman kepada Bekasi Ekspres, Selasa (4/4/2017).
Menurutnya, uang miliaran tersebut disiapkan untuk membeli pakaian batik sebanyak 13,391 pieces.
“Jelas sudah Neneng Hassanah ingin semua stafnya memakai batik baru agar terlihat rapi dan enak dipandang masyarakat, mungkin,” sindirnya.
Namun, setelah ditilik lebih dalam, CBA menemukan hal yang lain. Tercium aroma tak sedap dari proyek Pengadaan batik untuk staf Pemkab Bekasi.
Dalam pengadaan tersebut yang memenangkan proyek Pengadaan bahan batik untuk staf Pemkab Bekasi adalah CV. Ary Partha perusahaan asal pulau dewata yang beralamat di Jalan Wisma Udayana No 27, Dusun Br Satria, Blahbatuh – Gianyar Kabupaten Bali. dengan nilai proyek sebesar Rp.3,690,023,960.
“Berarti harga satuannya sebesar Rp275,560. Luar biasa, semua staf Pemkab Bekasi pasti senang dengan pakaian dinasnya yang baru dan mahal tersebut. Tapi CBA kurang yakin apakah masyarakat kabupaten Bekasi juga ikut senang atau malah dongkol mendengarnya,” ulasnya.
Sebagai catatan, Pemkab Bekasi sebenarnya bisa lebih menghemat anggaran daerahnya. Jika saja Pemkab Bekasi mengambil tawaran PT. Jokhen Nusantara Indonesia.
“Perusahaan tersebut menawarkan harga satuannya senilai Rp180,000 atau dengan nilai kontrak Rp.2,410,380,000,” katanya.
Diakui atau tidak, tambah dia Pemkab Bekasi lebih senang dengan harga batik yang mahal, atau ada seseuatu hal lain.
“Dalam proyek Pengadaan bahan batik untuk staf Pemkab Bekasi ditemukan potensi kerugian sebesar Rp.1,566,747,000 angka yang lebih dari cukup untuk bikin warga se-Kabupaten Bekasi ngelus dada,” tukasnya.
Berdasarkan data di atas CBA, dirinya mengaku akan mendorong permasalahan ini hingga Kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Badan Perlengkapan Kabupaten Bekasi sebagai pelaksana proyek harus diperikasi terkait ditemukannya potensi kerugian negara yang besar,” tandasnya.
Selain itu, lanjut dia Kejaksaan sebaiknya turut memanggil Bupati Neneng Hassanah Yasin untuk dimintai keterangan agar kasus tersebut terang-benderang. (GUN)
Leave a Reply