BEKASI BARAT-Melalui penggunaan dana APBD tahun 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberikan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos), berupa 150 ribu paket sembako untuk rumah tangga terdampak Covid-19 sebagai salah satu solusi mengantisipasi efek PSBB terhadap ekonomi masyarakat selama pandemi.
Penyaluran Bansos dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi berdasarkan hasil pendataan Kartu Keluarga (KK) oleh kelurahan, satgas Pantau Monitoring (Pamor) dan aparatur setempat. Tapi pada kenyataannya setelah Bansos turun yang terdata sebagai penerima justru diduga merupakan data KK lama dalam beberapa tahun yang lalu.
“Jadi data yang terdistribusi itu jauh berbeda dengan data yang sudah di-update oleh kita dua minggu terakhir. Bahkan kita temukan ada warga yang sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut masih terdaftar dalam data penerima bantuan covid,”kata ketua LPM Kelurahan Kota Baru, Ario Kun kepada awak media, Jumat (17/04/2020).
Karena ketidak sesuaian data tersebut, lanjutnya, sebagian Ketua RW di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat menolak untuk mengambil dan mendistribusikan paket Bansos ke warganya, lantaran khawatir akan terjadi konflik sosial.
“Sampai saat ini yang belum mengambil itu ada 8 RW dari 22 RW. Yang lain pun saat ini sudah mengambil tetapi belum berani mendistribusikan ke warga karena ditakutkan dengan mendistribusikan ke orang yang tidak tepat akan menjadi preseden buat mereka, kemudian menjadi timbul konflik sosial,”ujarnya.
Menurut Ario, hal itu karena data yang tertera sebagai penerima Bansos saat ini tidak sesuai dengan update pendataan yang telah dilakukannya bersama pihak terkait belakangan ini sesuai instruksi dari Pemkot Bekasi.
“Untuk saat ini kita tidak tahu, karena data yang kita terima bukan data dari kita. Karena data kita sudah update, sudah kita sesuaikan dengan yang diminta, seperti rekening listrik dan kondisi mereka yang teraktual. Tapi pada kenyataaanya yang hari ini diturunkan by name by addres itu sangat tidak sesuai dan banyak yang sudah tidak berdomisili dan bahkan sudah meninggal,”tandasnya.
Hal senada juga diungkapakan Tokoh masyarakat (Tomas) Kota Baru yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H Bambang Supriyadi, ia menyesalkan pihak Dinsos Kota Bekasi yang telah menginstruksikan pendataan KK untuk warga penerima Bansos, tetapi Bansos yang didistribusikan tidak sesuai dengan pendataan ter-update yang telah dilakukan pihak Kelurahan bersama LPM,BKM dan Satgas Pamor Kelurahan Kota Baru.
“Artinya apa, Dinsos punya data sendiri bukan data dari pihak kelurahan atau data yang dibuat oleh temen-temen. Kalau seperti itu Dinsos tidak usah minta data kepada kelurahan, buat apa kita buat data dari kelurahan kalau Dinsos punya data sendiri. Terbukti hari ini 357 yang akan mendapatkan bantuan tersebut itu berbeda dengan yang kita data,”bebernya.
Lebih lanjut,Politisi PPP ini berharap persoalan data ini akan segera diperbaiki oleh Dinsos Kota Bekasi supaya tidak membuat rancu di masyarakat.
“Saya paham ini tahap pertama. Tentunya kita berharap tahap kedua kapan dilaksanakan supaya para teman teman RW tidak kebingungan karena mau mendistribusikan ke masyarakatpun takut tuntutan kapan bantuan ini segera dilakukan. Ini membuat persoalan di internal RW, dan saya yakin di seluruh kelurahan akan terjadi seperti ini,”ujarnya.
Sementara Ketua RW 15 Kota Baru, Ahmad Sumantri berharap setelah data di-input dan diserahkan, pendistribusian jumlah paket Bansos akan sesuai dengan data yang telah di-update atau setidaknya setengah dari jumlah KK yang telah terdata.
“Kita berharap tidak 100%, tetapi paling tidak 30 persenya mungkin masih bisa kita siasati untuk mendistribusikan. Tetapi yang kita bingung, data yang kita kirimkan yang sekarang turun ini tidak sesuai. Orangnya sudah pindah dimana, apa itu tidak dilema buat kita sebagai pengurus,” ungkap Sumantri.
Apalagi kata dia, saat ini semua masyarakat merasa terdampak oleh pandemi covid-19, ditambah pernyataa dari Gubernur Jabar maupun Wali Kota Bekasi tidak ada kategori bagi penerima bantuan sosial covid-19.
“Di RW 15 data yang kita kirim ke kelurahan sejumlah 1200 KK, tetapi yang mendapat Bansos sekarang ini baru 20 KK, dan yang mendapatkan Bansos datanya tidak sesuai dengan yang kita kirim. Orangnya sudah pindah tetapi masih menerima. Kalau seperti ini apa yang menjadi acuan, kita juga dilematis untuk mendistribusikan, lebih baik saya tolak daripada dibenturkan dengan masyarakat, “pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply