CIKARANG PUSAT-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Danto angkat bicara soal bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat akibat pandemi covid-19 dan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Danto juga menyinggung anggaran untuk kebutuhan masyarakat agar tidak tebang pilih. Artinya, papar Danto, data yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan program sosial lainnya harus akurat dan valid agar jangan terjadi double data.
“Bantuan ini benar-benar harus dipantau langsung di masyarakat, sehingga bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran,”ujarnya dikonfirmasi melalui telephone selular, Jumat (17/04/2020).
Sebab, beber Danto, DPRD Kabupaten Bekasi sendiri turut membantu penanganan wabah covid-19 dengan mengalokasikan Rp10 miliar dari penghematan anggaran belanja anggota pada sekretariat DPRD.
“Namun, sampai saat ini masih sangat miris dari segi waktu, kemudian dengan cara yang seperti bagaimana mekanisme penyalurannya sampai saat ini pun tidak ada informasinya?,” beber legislator asal Partai Gerindra.
Karena ini menyangkut keuangan negara, lanjut dia, meski kegiatan yang baik untuk rakyat tetap akan jadi persoalan di KPK jika terjadi temuan.
“Yang terjadi malah ribut antar temen-temen sesama anggota, saya sangat tidak ingin terjadi hal demikian,” ujar dia.
Seharusnya Eksekutif melibatkan Legislatif dan Media. Maka secara matematis bantuan untuk 180 desa plus 7 kelurahan tinggal menghitung saja berapa kebagiannya.
“Dari sisi pengelolaan dana CSR aja kita lamban, apalagi mengelola uang sendiri terlihat masih belum mampu. Seharusnya implementasi dan aktualisasinya disingkronkan, namun kenyataannya malah tidak singkron. Bahkan sampai hari ini saja PKH banyak yang tumpang tindih dan salah sasaran,”pungkasnya.(DEJ)
Leave a Reply