BEKASI TIMUR-Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana melakukan diskusi terbatas antara Dinas Pendidikan,Dewan Pendidikan dan DPRD Kota Bekasi Komisi IV di Kampus Universitas Mitra Karya, Jl. Joyomartono No. 89, Margahayu,Bekasi Timur, Rabu (12/02/2020).
Diskusi terbatas tersebut mengambil tema “Problematika Pendidikan di Kota Bekasi”.
Poin inti yang dibahas adalah: 1.Dugaan pungli pada ranah pendidikan di Kota Bekasi (outing class,iuran wisuda dll).
2. PPDB Online dan Sistem Zonasi.
3.Akreditasi TK s/d SMA/SMK. 4.Beasiswa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yang tidak jelas kriterianya.
5.Kualitas guru negeri dan honorer yang timpang tindih.
6.Pemerataan sarana dan prasarana di sekolah negeri dan swasta.
7.Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan anggaran dinas dan pertanggung jawabannya.
Pada kesempatan tersebut tiap-tiap stakeholder menyampaikan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Bekasi.
Sekretaris Dinas, Saeful Mikdar yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi poin-poin yang disampaikan pada diskusi terbatas .
Dewan Pendidikan Kota Bekasi yang diwakili oleh Andi Sopandi mengatakan bahwa Dewan Pendidikan hari ini mencoba merevitalisasi lembaganya yang sempat vakum beberapa tahun belakangan.
Ia juga mengatakan bahwa Angka Harapan Sekolah (AHS) Kota Bekasi yang berada di umur 7-25 tahun berada di kisaran 13.5%. Angka ini menunjukan bahwa di kisaran umur 7-25 tahun rata-rata warga Kota Bekasi telah menempuh pendidikan sampai Perguruan Tinggi.
Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung merespon positif soal solusi untuk memecahkan berbagai persoalan kebobrokan dunia Pendidikan di Kota Bekasi.
Dia pun mengusulkan agar sekolah swasta di Kota Bekasi dibiayai Pemerintah Kota Bekasi.
“Hal ini penting untuk menghapus berbagai dugaan pungli alias korupsi yang diduga terjadi di berbagai sekolah negeri di Kota Bekasi,”ungkap dia.
Dia juga menyoroti komite sekolah di Kota Bekasi yang selama ini tidak mewakili orang tua murid dan hanya jadi corong kepala sekolah untuk melegalisasi berbagai pungutan haram dan melanggar hukum di sekolah-sekolah.
Selanjutnya Ibnu Hajar Tanjung menyoal honor guru honorer di Kota Bekasi yang saat masih di bawah Upah minimum Kota (UMK).
“Saya minta honor mereka (guru honorer) segera dinaikkan dari dana APBD Kota Bekasi,”pungkasnya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada panel diskusi ini mengkritik pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang selama ini diduga cuma sering di kantor dan kurang turun ke lapangan.Dia juga setuju sekolah swasta di Kota Bekasi disubsidi SPP-nya agar tidak mahal.
Sementara itu Ketua BEM Universitas Mitra Karya, Yusril Nama Gelar mengusulkan agar Dewan Pendidikan Kota Bekasi sebaiknya dibubarkan saja. Karena menurut Yusril, pada periode sebelumnya dinilai telah gagal mengemban amanah yang diberikan oleh Undang-Undang.
Yusril juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk segera menuntaskan praktek KKN yang berada di Dinas Pendidikan, khususnya dalam penerimaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang seringkali dimintai sejumlah uang dan dijanjikan diterima menjadi TKK.
Selain itu, Muhammad Hisyam turut menyampaikan aspirasinya terkait kesejahteraan guru honorer dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang dinilai masih sangat minim.
“Kami minta kepada stakeholder yang hadir untuk melakukan kerja nyata, bukan hanya sekedar embel-embel program dan wacana semata.Diskusi Terbatas ini bertujuan untuk mengurai berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Kota Bekasi,”beber Hisyam yang saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi.(ZAL)
Leave a Reply