Terkait SAKIP, Politisi PKS Ingatkan Pemerintah Soal Ketepatan Pelayanan

BEKASI TIMUR-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerima penghargaan atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokasi (PANRB) berupa piagam penghargaan atas apresiasi dalam akuntabilitasi kinerja tahun 2019 dengan predikat nilai B.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKS, Bambang Purwanto mengatakan, pemberian penghargaan bukan hanya menitikberatkan pada penilaian, namun juga bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Dengan pemberian penghargaan ini sekaligus bisa membuktikan, bahwa Kota Bekasi dengan jumlah pegawai negeri-nya yang masih kurang bisa memenuhi persyaratan,”ujarnya kepada Bekasiekspres.com Senin,(11/02/2020).

Diungkapkanya, setiap tahun Kementerian PANRB RI melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

“Tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat senang karena lebih lebih mudah dalam menyelesaikan urusan dengan pemerintah,”jelasnya.

Sebab menurutnya, saat ini masih banyak pengaduan masyarakat terkait lambatnya pelayanan, disaat pemerintah Kota Bekasi mengedepankan akuntabilitas tinggi dan transparansi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

“Yang masuk di saya seperti lambatnya proses, terus jangka waktu yang ditetapkan di saat kita mengurus sesuatu, ini yang harus lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan Kota Bekasi punya standar batasan waktu untuk menyelesaikan setiap urusan warga,”tandasnya.

Namun Bambang juga memberikan apresiasinya terkait pelayanan di Kota Bekasi yang menurutnya sudah lebih bagus dibandingkan sebelumnya, hanya saja saat ini masalah ketepatan waktu penyelesaian yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah.

“Kalau sekarang sudah lebih bagus. Tinggal lead theme-nya, karena yang menjadi tuntutan masyarakat itu kepastian kapan selesainya dalam mengurus sesuatu. Sekarang ini predikat B, kalau itu kita sudah punya saya yakin besok dapat predikat A,” tukasnya. (RAN)