Reses Dewan Nyumarno, Pembangunan Infrastruktur Hingga Honor RT/RW Jadi Fokus Aspirasi Warga

Reses ke 2 tahun 2025 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno di Kantor Kecamatan Cikarang Timur pada Sabtu (06/09/2025).

CIKARANG TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno menggelar reses yang ke 2 tahun 2025. Reses berlangsung di Kantor Kecamatan Cikarang Timur pada Sabtu (06/09/2025).

Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam menampung usulan bagi pembangunan yang targetnya dapat masuk sebagai prioritas pembangunan.

Nyumarno merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang sudah 11 tahun meniti karier politiknya di DPRD Kabupaten Bekasi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ini adalah periode ke-3 Nyumarno di DPRD, bahkan pada Pileg 2024 kemarin, Nyumarno menorehkan sejarah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Bekasi, dari semua parpol dan Caleg yang berkontestasi.

“Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan masyarakat di Daerah Pemilihan saya, mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat terkait berbagai isu, termasuk masukan penting seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,”ujar Nyumarno, Sabtu (06/09/2025).

Reses Dewan Nyumarno yang digelar di Kantor Kecamatan Cikarang Timur.

Nyumarno mengungkapkan selama 11 tahun sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi tidak pernah melewatkan reses. Nyumarno menekankan pentingnya reses sebagai sarana untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di dapilnya.

Nyumarno juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait PPDB online yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama terkait aturan zonasi yang berubah-ubah setiap tahunnya.

“Kadang jalur zonasi di awal, kadang jalur zonasi di atur di akhir, itu tadi salah satu Ketua RT keluhkan dan disampaikan saat reses,” ujar Nyumarno.

Selain itu, infrastruktur menjadi prioritas utama, termasuk jalan lingkungan, drainase, sarana olahraga, dan penerangan jalan umum juga banyak menjadi hal yang disampaikan peserta saat reses tadi.

Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian, dengan munculnya usulan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

“Salah satu usulan menarik adalah pembentukan incenator di setiap RW untuk mengatasi masalah sampah, tadi juga tersampaikan usulan tersebut dari pengurus lingkungan di wilayah Cikarang Selatan, ungkap,” Nyumarno.

Nyumarno menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Bekasi saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena beban kewajiban atas konsekuensi gaji dan tunjangan P3K yang kemarin dilantik juga banyak.

“Belanja pegawai sudah menyentuh lebih dari 40%, yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini,” terang Nyumarno.

Nyumarno menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan daerah dan menghindari kebocoran anggaran, dan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah perlu memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. Termasuk hubungan yang baik dengan para wakil rakyat di DPR RI, yang khususnya dari Dapil Kabupaten Bekasi. Kami harapkan membantu Bupati Bekasi untuk mengakses pembangunan dan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk dibawa ke sini,” tukasnya.

Usulan Kenaikan Honor RT/RW

Nyumarno menjelaskan bahwa kenaikan honor RT/RW masih dalam proses pembahasan dan belum bisa dipastikan. Ia berharap bahwa kenaikan honor RT/RW dapat dilakukan dan untuk pertama kalinya dimulai bertahap pada tahun 2026 mendatang, namun besaran kenaikan masih belum bisa ditentukan.

“Saya berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan daerah agar lebih maksimal dalam menjemput program – program dari pemerintah pusat dan bekerja sama dengan DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi,” kata Nyumarno.

“Termasuk perlunya membentuk Tim Terpadu lintas OPD untuk berkirim surat ke Pemerintah Pusat, meminta kenaikan DAU, DAK fisik maupun non fisik. Jangan hanya pasrah, given dan menunggu, harus aktif jemput bola dan kirim permohonan kenaikan DAU dan DAK pokoknya, semua ini untuk kemajuan pembangunan agar benar-benar terwujud Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” ujar Nyumarno lagi.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*