Plt Bupati Bekasi Tabrak Undang-undang, Pelantikan Plt Sekda Disebut Dagelan

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII 2019 tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian harus menjadi pedoman dalam mengambil langkah dan kebijakan.

CIKARANG PUSAT – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 terang benderang mengamanatkan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota, soal kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian harus menjadi pedoman dalam mengambil langkah dan kebijakan.

Atas dasar hal tersebut, Dewan Pendiri Jendela Komunikasi (Jeko) yang akrab disapa Bob, menilai langkah dan kebijakan Akhmad Marjuki dalam menakhodai roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi berpotensi menimbulkan tindakan yang bersifat strategis yang berdampak adanya perubahan status hukum kepada aspek organisasi kepegawaian.

“Dasar hukum dalam Surat Edaran itu sangat jelas, yakni Undang-undang  (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” ungkap Bob dalam siaran persnya melalui pesan WhatsApp, Senin (15/11/2021).

Bob mengimbau kepada instansi setingkat di atasnya yakni Gubernur dan Mendagri serta BKN, untuk segera mengambil langkah dan tindakan terhadap “kejadian atau peristiwa” di Pemda Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 November 2021.

“Ya, lembaga yang kami dirikan ini menemukan kejanggalan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan tidak tutup kemungkinan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan, juga kepada mentalitas Aparatur Sipil Negara,” ucap Bob.

Menurutnya, secara de facto dan de jure, Akhmad Marjuki itu dilantik menjadi Wakli Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022 pada tanggal 27 Oktober 2021, dan kemudian pada tanggal 5 November 2021 mendapat tugas dari Gubernur Jawa Barat atas dasar surat Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32/7084/OTDA tanggal 3 November 2021.

“Coba lihat dan perhatikan, surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 6622/KU.12.01/Pem.Otda. Tanggal 5 Nopember 2021. Dalam surat itu sangat jelas bahwa dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Bekasi ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi,” sebut Bob.

Artinya, lanjut Bob, sejak tanggal tersebut, secara eksplisit jabatan Wakil Bupatinya pun tidak melekat lagi, dan secara eksplisit juga Akhmad Marjuki itu sebagai Plt Bupati Bekasi yang juga secara otomatis sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.

Ditegaskannya, pada tanggal 5 November 2021, terlihat ada dagelan di balik drama. Ceritanya “Plt melantik Plt” dan jika berpedoman kepada regulasi tersebut di atas, terutama di Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014.

“Pejabat pemerintahan dalam hal ini Plt yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian serta alokasi anggaran,” ujar dia.

“Selain itu, dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” ujar dia lagi.

Bob mempertanyakan apa maksud yang terjadi pada tanggal 5 November 2021, yakni Akhmad Marjuki (Plt Bupati Bekasi) melantik Herman Hanafi (Plt Sekda) Kabupaten Bekasi.

“Ini yang  dimaksud dagelan di balik drama dengan cerita Plt melantik Plt. Di mana akhir dari cerita itu yakni aturan dibuat untuk dilanggar,” kelakar Bob.

Bahkan Bob juga menegaskan, ketika Akhmad Marjuki diangkat dan ditugaskan menjadi Plt Bupati Bekasi, tidak dilantik. Lantas papar dia, kenapa dia melantik Herman Hanafi ketika menjadi Plt Sekda Kabupaten Bekasi.

“Rumus apa yang dipakai Plt melantik Plt,” tanya Bob keheranan. (RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*